Ini Catatan Refleksi Akhir Tahun dari Fraksi PDIP MPR

JAKARTA – Seiring dengan berakhirnya 2018, Fraksi PDI Perjuangan MPR menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan selama 2018 sekaligus harapan pada 2019.

Berikut catatan refleksi akhir tahun yang disampaikan melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah, dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MRP, Abidin Fikri, yang diterima di Jakarta, Minggu (30/12).

Pertama, dalam bidang ideologi negara. Sepanjang 2018  menunjukkan kinerja pemerintah melalui perangkatnya untuk terus menanamkan Pancasila secara terstruktur dan sistematis terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan  Ideologi Pancasila (BPIP). 

Dengan demikian saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan  pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR dan BPIP. Kehadiran dua lembaga ini menjadi pengganti  atas  ketidakhadiran  negara untuk menyosialisasikan  dan  membina  sikap  dan mental  ideologi  bangsanya  setelah  dihapuskannya program  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan Pancasila  (P4)  pada  1998  dan  dibubarkannya Badan  Pembina Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan Pancaslia  (BP7) pada 1999.   

Perkembangan  menggembirakan lainnya  adalah  akan  dimasukannya  kembali  mata pelajaran  Pancasila  sebagai  mata  pelajaran  wajib dalam  kurikulum  pendidikan  tingkat  dasar  hingga menengah  atas, setelah  dihapuskan melalui UU Nomor  20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemajuan  pembangunan  nasional di  bidang ideologi  ini  harus  kita  dukung  agar bangsa Indonesia memiliki kedaulatan  dan  daya  tahan  ideologi nasional yang kokoh dari  ancaman ideologi  transnasional seperti  ideologi ekstremisme  agama  dan  juga  paham ideologi individualisme/liberalisme yang salah  satu  modus operasinya  di Indonesia adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

Kedua,  terkait  kinerja lembaga-lembaga negara. Selama  2018  masing-masing  pelaku  dalam  cabang kekuasaan  negara  telah  berfungsi  sebagaimana perintah  konstitusi.  Presiden  sebagai  Kepala Pemerintahan  telah  bekerja  sesuai  perintah konstitusi  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum melalui  berbagai  program  pembangunan  di berbagai  penjuru  negeri. 

Sementara  lembaga legislatif  telah  menjadi  partner/mitra kerja yang  kritis  dan  konstruktif  bagi  presiden  dalam memenuhi janji  politiknya  kepada  rakyat  Indonesia. Adapun  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yaitu  lembaga peradilan  terus  berusaha  menegakkan  hukum  dan keadilan  termasuk  penegakan  hukum  terhadap segala  penyelewenangan keuangan negara  yang dilakukan  oleh  para  penyelenggara  negara dan mantan  penyelenggara  negara  serta  pihak-pihak lainnya.

Ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sinergisitas baik antara  TNI-Polri dan lembaga terkait  telah  membuat  stabilitas  keamanan nasional  sangat  terjaga  sepanjang  2018. Sepanjang  tahun  2018  setidaknya ada dua isu besar  yang  menyangkut  keamanan  nasional, yaitu kasus terorisme dan  keparatisme.

Khusus terorisme, pasca terjadinya  serangan teroris di  beberapa daerah,  presiden  dan  DPR sepakat untuk memperkuat perangkat hukum yang  ada lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang tujuan utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat keamanan dan  penegak hukum untuk secara  efektif menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.

Keempat,  dalam bidang politik dalam negeri. Penyelenggaraan pilkada serentak 2018 telah berlangsung aman dan damai serta telah menghasilkan sejumlah kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih secara  demokratis.  Hal  ini menunjukkan  makin  matangnya masyarakat dalam  berdemokrasi. 

Namun  demikian di  beberapa tempat,  potret  politik  Indonesia  masih  belum menunjukkan  wajah  perkembangan demokrasi yang  substansial karena agenda konstestasi pilkada dan kampanye pemilu masih dijejali  dengan narasi-narasi  negatif,  khususnya  isu  politik  identitas yang  menggunakan perbedaan  Suku,  Agama,  Ras dan  Antar  Golongan  (SARA)  sebagai  alat  untuk merebut  kemenangan  dalam pilkada.

Sementara proses  kampanye  pileg  dan  pilpres  2019 yang  akan datang,  dengan masa kampanye yang telah dimulai sejak  September 2018,  secara umum masih  berjalan  lancar dan  damai,  meskipun  secara  kualitatif  substansi kampanye  masih  belum menyentuh  esensi demokrasi karena  masih  terlihat  berbagai narasi  kampanye  yang  mengeksploitasi isu-isu politik  identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.

Kelima,  dalam  bidang  hubungan  luar  negeri. Berbagai  kemajuan  telah dicapai dalam diplomasi  hubungan  luar negeri  Indonesia  di  tahun  2018 .  Sebut  saja  konsistensi memperjuangkan  kemerdekaan Palestina dengan cara menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel,  aktif    menyelesaikan konflik Rohingnya  di  Myanmar hingga  penyelenggaraan Annual  Meeting IMF-World  Bank 2018  yang mengundang  investor  dari  berbagai  negara  dan menghasilkan  investasi  sebesar Rp202 triliun untuk Indonesia.

Diplomasi pemerintah  juga  semakin  meningkat pada berbagai fora internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil  menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Penghujung 2018 ini juga ditandai keberhasilan  pemerintah Indonesia merevisi Kontrak Karya PT Freeport dengan  mengambil alih 51 persen saham perusahaan Amerika Serikat itu setelah sejak 1967 kekayaan tambang emas, tembaga dan  sumber energi serta  mineral  lainnya di tanah Papua itu dikuasai  asing.

Terkait berbagai catatan kehidupan berbangsa di tahun 2018 tersebut, ada beberapa hal yang  perlu menjadi catatan dan  perhatian kita bersama, sebagai berikut:

Pertama, upaya penanaman Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan  masyarakat  harus  semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, segala pengambilan keputusan,  kebijakan  atau  pembentukan  produk hukum oleh negara termasuk  di  daerah  juga  harus bersumber  dan  berpedoman  kepada nilai-nilai Pancasila  sebagai  sumber dari segala hukum negara. 

Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat agar  dapat  menjadi  panutan  rakyatnya  dalam mempraktikkan  gerakan  hidup  ber-Pancasila  dengan baik  dan  benar.

Kedua, sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan untuk mencapai tujuan bernegara.  Segala bentuk ego sektoral antar  lembaga negara  harus  dihindari  mengingat hal tersebut  kontraproduktif  dengan  upaya  menyejahterakan  rakyat.

Ketiga,  negara  tidak  boleh  mundur  apalagi kalah dalam  perang  terhadap  terorisme  dan  separatisme. Pembangunan  infrastruktur di Papua  juga harus  terus dilanjutkan  karena  melalui  pembangunan  itulah warga kita di Papua akan  merasakan  kehadiran negara. Di sisi lain TNI dan Polri  harus  terus  memastikan keamanan  rakyat  dari  segala  bentuk  gangguan kelompok-kelompok  kriminal bersenjata yang  dapat  mengganggu jalannya  pembangunan di Papua. 

Ketegasan dan kekompakan pemerintah  dalam  menghadapi gerakan ekstremisme  berbasis  agama  dan  terorisme  juga  harus terus  ditingkatkan,  baik  dalam  aspek  pencegahan dan persuasif maupun  penegakan  hukumnya.

Keempat,  para  elite  politik  harus  segera  menghentikan praktik  berdemokrasi  yang  mengeksploitasi  politik  identitas  dan  SARA  dalam  pelaksanaan pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah  didorong pada  kontestasi gagasan  dan konsep  pembangunan  nasional, bukan  dengan  penggunaan  isu SARA  atau  apalagi penyebaran  hoaks  yang  dapat  memecah  belah persatuan  bangsa. 

Untuk  itu  Penyelenggara  pemilu maupun pengawas pemilu  harus bersikap  tegas jika ditemukan  kampanye  yang  mengarah  pada penyebaran  kebencian  dan  permusuhan  atas dasar SARA.

Kelima,  Indonesia  perlu  terus  berperan  dalam upaya  menciptakan  perdamaian  dunia  sekaligus terciptanya  tatanan  dunia  yang  adil  dengan  tetap mengedepankan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya.  Selain itu  pemerintah  Indonesia  juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan imperialisme baru di  bidang  perdagangan dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. (goek)