Indonesia Butuh Pemimpin Visioner

pdip-jatim-Megawati-saat-di-ubayaJAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan, ke depan, Indonesia butuh pemimpin yang visioner. Mega yakin, pemimpin dan perencanaan yang baik akan mampu membuat pembangunan berjalan lancar.

“Pemimpin harus tahu dan punya rencana 50 hingga 100 tahun ke depan dan dapat mengikutinya. Kalau pemimpin tidak visioner, maka akan gagal,” tandas Megawati, saat menjadi keynote speaker “Konvensi Nasional tentang Haluan Negara” di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/3/2016).

Presiden ke-5 RI ini mengatakan, ada tiga syarat perencaan pola pembangunan yang baik. Pertama, harus bersifat ilmiah yakni bersandar pada hasil penyelidikan yang dilakukan Dewan Perancang Nasional.

Kedua, cara melaksanakan rencana harus didahuli dengan perundingan dengan penilaian oleh Dewan Perancang Nasional (DPN) sendiri.

Ketiga, sebanyak mungkin berikan kesempatan kepada DPR dan masyarakat umum untuk mengikuti jalannya pelaksanaan rencana dan kesempatan untuk memberi ktritik dan koreksi.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan pentingnya haluan negara. Menurut Megawati, Presiden ke-1 RI Soekarno telah memiliki gagasan mengenai pembangunan negara. Namanya, ‘Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana’.

“Semoga suasana kebatinan ketika pola pembangunan tersebut disusun, dapat kita rasakan, dapat diresapi, dan dimaknakan pentingnya haluan negara tersebut bagi kita,” kara Megawati.

Gagasan Bung Karno itu, sebutnya, dapat menjadi acuan sekaligus sumber keilmuan yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan masa yang akan datang.

“Semoga kita juga diberikan kelapangan hati, ketajaman pemikiran, untuk melihat secara jernih keseluruhan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita dan spirit Bung Karno,” tuturnya.

Dia menambahkan, adanya berbagai kesulitan yang terjadi antara 1945 sampai 1959, mendorong penemuan kembali Indonesia pada jati dirinya, yakni Pancasila dan UUD 1945. Kembali ke UUD 1945, sebutnya, merupakan keputusan penting dan monumental untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, ungkap Megawati, Bung Karno juga mengingatkan, bahwa konstitusi saja tidak cukup bagi rakyat. Dia mengungkapkan, ayahnya itu sempat berkata “Orang tidak akan bisa membuat perut pengemis kenyang, hanya dengan undang-undang dasar.”

Artinya, urai Megawati, UUD yang dibuat, haruslah memberi faedah nyata bagi rakyat. UUD tersebut harus dibumikan dalam suatu konsepsi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Yakni, demokrasi yang mensejahterakan rakyat.

Dia juga menyebutkan konsepsi Pembangunan Nasional Semesta Berencana berisi detil uraian pola pembangunan yang dapat dijalankan, dan kemudian menjadi jembatan emas kemerdekaan.

Jembatan emas kemerdekaan, paparnya, merupakan suatu pola pembangunan yang terencana, melalui tahapan-tahapan yang terang, tegas, jelas dan terukur. Juga mampu mengintegrasikan dan mensinergikan antar satu daerah dengan daerah lain.

Oleh karenanya, pola itu diberi nama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Semesta, lanjut Megawati, tidak saja meliputi seluruh daerah, tetapi juga mengenai semua jenis dan semua tingkat pembangunan. Sedangkan berencana artinya tahap demi tahap yang dilewati lewat segenap kekuatan bangsa.

“Untuk itulah, agar pembangunan berjalan dengan sebaik-baiknya, maka harus diadakan pimpinan dan perencanaan (planning). Tanpa pimpinan dan perencanaan maka hanya akan bermuara pada kegagalan, bahkan kekacauan,” ucapnya. (goek/*)