Idul Fitri Momen Membangun Kembali Hubungan Baik

PDIP Jatim - hastokristiyantoJAKARTA – Juru bicara Tim Pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto menyayangkan hingga kini masih saja muncul berbagai ganjalan ketidakpuasan terkait hasil pemilu presiden 2014. Hasto minta seluruh pihak hendaknya memiliki sikap bijak untuk keutuhan negeri.

Dia berharap, proses politik yang telah berjalan secara damai tidak dikotori atau dikerdilkan oleh berbagai bentuk tindakan politik yang mengebiri suara rakyat. “Biarlah seluruh ambisi kekuasaan melebur di hari fitri, menjadi keteladan politik untuk mengabdi sepenuhnya kepada rakyat, sang pemilik kedaulatan negeri,” kata Hasto, Minggu (27/7/2014).

Soal ancaman dari koalisi Prabowo-Hatta tidak menghadiri Sidang Umum MPR dalam pelantikan presiden nanti, Hasto yakin tidak akan terjadi. Sebab, katanya, siapapun yang menjunjung tinggi hukum demokrasi, tidak akan memiliki keberanian moral untuk melawan suara rakyat.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dia berharap semua pihak bersyukur dan memanfaatkan momentum tersebut sebagai proses saling memaafkan, serta membangun kembali hubungan baik untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Rekonsiliasi nasional melalui salam 3 jari, tambah dia, harus terus menerus dibumikan, agar bangsa ini menjadi satu, dan berdiri kokoh menatap masa depan.

Mengingat momen Lebaran, lanjut Hasto, maka religiusitas yang muncul pun adalah sikap mengedepankan kebaikan. Juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan mengumandangkan kebenaran setelah menjalankan ibadah puasa satu bulan.

“Pemilu presiden pada bulan penuh rahmat itupun, seharusnya kian memastikan bahwa rakyat telah mengambil keputusan terbaik terhadap pemimpin nasionalnya yang merakyat. Yakni Jokowi,” ucap Hasto.

Soal Koalisi Merah Putih yang terus mendorong terbentuknya pansus kecurangan pemilihan presiden, dinilai Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah bukan sesuatu yang luar biasa. Sebab, jelas Basarah, DPR memang memiliki hak politik untuk menanyakan atau menyelidiki suatu masalah yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU atau telah mengganggu kepentingan masyarakat banyak.

“Silakan saja membentuk pansus dan berikan penjelasan kepada rakyat bahwa gagasan dan motif mereka untuk membantuk pansus kecurangan pemilu adalah betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Ahmad Basarah.

Terpenting, “Bukan kepentingan melayani nafsu politik seseorang atau sekelompok orang saja,” tambah dia.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengakui adanya kelemahan sistem presidensial di Indonesia yang masih bercita rasa parlementer. “Banyak kewenangan pemerintah yang harus melibatkan persetujuan DPR, seperti masalah yang menyangkut persetujuan APBN dan urusan legislasi,” ujarnya. (pri/*)