Hubungan Antar-Parpol Koalisi Jokowi-Ma’ruf Solid

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, hubungan antarpartai politik (parpol) pendukung di Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin solid, sehingga sejumlah parpol tidak harus sering bertemu dan mengunjungi parpol satu demi satu.

Selain hubungan antarparpol yang solid dan saling percaya, tambah Hasto, komunikasi di antara parpol pendukung juga sangat intens dan baik secara formal maupun informal.

Hasto menyebutkan, seluruh ketua umum partai politik pengusung Jokowi dan KH Ma’ruf Amin dalam satu panggung yang sama, demikian pula dengan Prabowo dan Sandiaga.

“Kalau kami (koalisi Jokowi-Ma’ruf) kan sudah bersama-sama, jadi tidak perlu ditunjukkan dengan cara saling mengunjungi, karena komunikasi kami intens, suasana kebatinannya baik-baik saja, tidak ada saling curiga satu sama lain,” kata Hasto di Jakarta, kemarin.

Selain itu, parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf juga memiliki tujuan sama yakni mengantarkan Jokowi-Ma’ruf menang di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Soal ucapan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta supaya tak ada yang mengganggu Koalisi Adil Makmur, menurut Hasto, alangkah baiknya jika di antara elite partai politik tidak saling mencurigai.

Jika SBY merasa ada pihak yang mengganggu, Hasto menyarankan lebih baik dilaporkan secara hukum supaya bisa diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebaiknya di antara kita tidak saling mencurigai ada yang mengganggu atau ada yang tidak (mengganggu),” ujar Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini.

“Kalau ada yang diganggu, laporkan, ikuti proses hukum, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik melalui kedewasaan kita di dalam berpolitik itu sendiri,” sambung dia.

Sesuai hasil survei internal pihaknya yang ternyata juga sejalan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, jelas Hasto, antara PDIP dan PD tidak saling beririsan.

Oleh karena itu, tidak ada untungnya bagi Koalisi Indonesia Kerja ataupun PDIP mengganggu Demokrat maupun Koalisi Adil Makmur. “Tidak ada untungnya bagi kami untuk mengganggu pihak Demokrat karena yang saling beririsan itu justru antara Gerindra dan Demokrat,” terang  Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa kedaulatan partai politik di dalam menjalankan sejumlah fungsi seperti fungsi rekruitmen, pendidikan politik, kaderisasi, kepemipinan, komunikasi politik, hingga agregasi kepentingan rakyat, dijamin oleh konstitusi.

Untuk itu, tidak ada satu pun pihak yang boleh mengganggu partai politik yang secara sah diakui oleh undang-undang. Ke depannya, Hasto meminta supaya para pemipin partai politik dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membangun, bukan justru berprasangka. “Sebaiknya para pemipin menyampaikan pernyataan hal-hal yang membangun peradaban, pernyataan-pernyataan yang membangun persaudaraan, jangan prejudice jadi dalam proses pemilu ini,” kata dia. (goek)