Hasto Tak Tertarik Jadi Menteri di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tak tertarik untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Menurut Hasto, dirinya lebih senang menjadi pengurus partai, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya membangun partai.

“Bagi saya pribadi, menjadi pengurus Partai, seperti Ranting dan PAC adalah tugas ideologis. Buat saya berdedikasi buat partai itu adalah sebuah kehormatan. Banyak tugas-tugas yang harus kami jalankan untuk membangun PDI Perjuangan ini,” tegas Hasto, di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Hasto mengatakan masih ada kader-kader PDIP lainnya yang kompeten untuk ditunjuk sebagai menteri.

Sedangkan bagi dirinya, tugas kepartaian berarti menjabarkan seluruh gagasan kebijakan dan juga arah tentang Indonesia masa depan, melalui partai politik seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Masih banyak PR-PR yang harus kami jalankan, bagaimana PDI Perjuangan menjadi partai pelopor dengan sekolah partainya, dengan manajemen partai yang andal, dengan program kerakyatan dan mempersiapkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang terus dilakukan melalui proses kaderisasi kepemimpinan di partai. Itu skala prioritas yang kami jalankan,” ujarnya.

“Masih banyak yang lebih pantas dari kami. Kami, partai ini, kan memberikan tugas-tugas yang sangat strategis di dalam mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin. Karena itulah kami lihat tantangan-tantangan ke depan. Dan seluruh jajaran struktural partai memohon kepada Ibu Ketum untuk berkenan menjadi Ketum kembali. Jadi apapun posisinya, ya saya bertugas di dalam internal partai. Mengajar dalam kaderisasi Partai adalah bagian tugas saya,” tambah dia.

Terkait dengan siapa calon menteri yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan kepada Jokowi, Hasto menuturkan belum ada keputusan soal kabinet pemerintahan ke depan.

Jokowi sendiri sedang melakukan berbagai kajian strategis soal susunan dan struktur kabinet ke depan. Dan demokrasi yang dibangun menempatkan Megawati Soekarnoputri untuk mengambil keputusan dan menentukan siapa calon menteri dari PDIP.

Selain itu, kata Hasto, memilih kader yang akan diajukan sebagai calon menteri merupakan hak prerogatif Megawati selaku pemimpin tertinggi partai. Dia mengatakan, Presiden ke-5 RI itu akan terus mencermati siapa saja yang akan ditugaskan di jajaran eksekutif pemerintahan.

“Yang jelas siapa pun yang ditugaskan oleh ibu ketum, mereka telah mengikuti pendidikan politik. Karena pernah menjadi anggota dewan misalnya, atau sosok pemimpin yang pernah menjadi kepala daerah, atau juga mereka yang mewakili kelompok profesional yang teguh memperjuangan ideologi Bung Karno,” ujarnya. (goek)