oleh

Hasto Heran Ada Kepala Daerah Tenang Saja Melihat Aksi Kelompok Anarko

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyesalkan peristiwa anarkis yang terjadi baru-baru ini hampir di seluruh wilayah Tanah Air dalam aksi demonstrasi UU Cipta Kerja. Sebab hal tersebut bertentangan dengan akar budaya bangsa Indonesia.

Hasto menegaskan aksi anarkis jelas-jelas telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah.

“Apa yang dilakukan oleh Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak kelompok anarko,” kata Hasto, Minggu (11/10/2020).

Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen bangsa agar melakukan refleksi kritis. Yakni refleksi terkait mengapa di negara besar seperti Indonesia dengan rekam jejak peradaban luar biasa masih diwarnai tradisi amuk, destruktif, mau menang sendiri, dan berbagai hal negatif lain yang menghambat kemajuan bangsa.

Baca juga: Pastikan Pilkada 2020 Sukses, Ini Komitmen yang Sudah Dilakukan PDIP

“Akar seluruh persoalan adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Pendidikan itu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa. Pendidikan itu berbudi pekerti, penuh semangat kemajuan bagi bangsanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan,” tuturnya.

Karena itulah, dia menyampaikan PDI Perjuangan sangat prihatin atas kecenderungan terjadinya perusakan sarana publik ketika demo berlangsung. Hasto mengingatkan demokrasi Indonesia dibangun sebagai mekanisme penyelesaian konflik guna membangun konsensus.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, sekali lagi menegaskan bahwa suatu undang-undang di dalam praktiknya akan ditentukan semangat penyelenggara negaranya. Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin, terang Hasto, adalah pemimpin bangsa yang berasal dari rakyat, dan karenanya bertanggung jawab untuk kedepankan kepentingan rakyat.

“Zaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis tidak ada kontroversi. Undang-undang nampak baik. Namun karena hakikatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban, begitu banyak rakyat meninggal akibat kekuasaan otoriter tersebut. Sementara Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa,” ujar Hasto.

Saatnya kini, ajak Hasto, semua elemen masyarakat agar mengedepankan energi positif bagi bangsa.

“Pemilu masih tahun 2024. Mereka yang begitu berambisi menghadap kekuasaan pemerintahan, jangan pakai model provokasi rakyat. Pakai cara gentlement dengan menggalang rakyat, bersaing secara fair, untuk pemilu yang akan datang,” katanya.

“Saat ini, kita berikan kesempatan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk menjalankan tugas bagi bangsa dan negara, dengan sebaik-baiknya. Evaluasi kepemimpinan itu melalui pemilu, termasuk pagi parpol pengusungnya, ” pungkas Hasto. (goek)

rekening gotong royong