Hasto Apresiasi NU yang Mendukung 1 Juni Hari Lahir Pancasila

pdip-jatim-hasto-di-acara-pwnu-jatiimSURABAYA – Kalangan Nahdlatul Ulama menegaskan dukungannya bahwa Pidato Presiden pertama RI Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah merupakan tonggak sejarah lahirnya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Agar momen kesejarahan itu tak hilang, maka 1 Juni harus dikukuhkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Demikian kesimpulan ‎yang terungkap dalam Seminari Nasional ‘Kembali ke Pancasila’ yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim di Hotel Mercure Grand Mirama, Jalan Raya Darmo, Surabaya, Selasa (1/3/2016).

Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ‎Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah.‎ Sementara, Ketua PWNU Jawa Timur ‎KH Hasan Mutawakkil Alallah dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga pengurus PBNU Saifullah Yusuf menyampaikan pidato terkait tema seminar.

Hasto yang menyampaikan materi berjudul, ‘Kelahiran Pancasila 1 Juni dan Maknanya bagi Kita’ menyatakan apresiasinya atas upaya NU mendukung 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila tersebut.

“Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangan oleh Dr Radjiman Wedyodiningrat. Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sudah final,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan PDI Perjuangan dan NU memiliki sejarah panjang terkait dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia. “PDI Perjuangan dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final. Pancasila yang pertama kali disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara,” tegasnya.

Hasto juga mengutip pidato Bung Karno Saat Muktamar NU di Solo tahun 1962 yang berbunyi: Meski harus merayap, saya akan datang ke muktamar ini, agar orang tidak meragukan kecintaan dan kedekatan saya dengan NU. Maka menurut Hasto, menjalin jembatan persaudaraan antara PDI Perjuangan dengan NU adalah amanat sejarah.

“Dengan seminar ini, dengan kepeloporan NU yang selalu menyatu dengan kepentingan bangsa dan negara, kami percaya bahwa kita mampu kembali menggelorakan watak asli Pancasila untuk menata kembali struktur sosial kita yang masih diwarnai dengan mental penjajahan, yang masih penuh ketidakadilan sosial,” kata dia lagi.

Selain itu, Hasto memberi apresiasi pula pada naskah akademik yang disusun dari seminar ini untuk memperteguh pemahaman dan pelaksanaan Pancasila dalam konsolidasi demokrasi sebagai kiblat ideologi dunia. Naskah akademik dari seminar ini juga menyempurnakan naskah akademik yang akan digunakan untuk mengusulkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila kepada pemerintah.

Dia menambahkan, kembali pada Pancasila berarti kembali pada watak spirit kelahirannya. Bahwa Pancasila sebagai sebuah arah tujuan membangun bangsa yang adil makmur di bawah prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

“Kembali Pancasila berarti kita kembali pada watak progresifnya yaitu menggunakan Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan politik. Kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Dengan demikian, lanjut Hasto, kembali kepada Pancasila juga dimaknai sebagai watak pembebasan dan keberpihakan terhadap rakyat jelata (wong cilik). Watak itu untuk mengubah tata pergaulan hidup yang harus dilakukan secara progresif atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme,” pungkas dia. (sa)