Gerak Kerelawanan untuk Pemerintahan Baru

ilustrasi litbang kompas 180814Oleh: Yuliana Rini dan BI Purwantari

IBARAT – Ibarat gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu akan meletus, demikian pula dengan munculnya semangat kerelawanan di masyarakat. Pemilu Presiden 2014 memperlihatkan kuatnya semangat kerelawanan di antara warga. Karakter ini menjadi modal sosial utama untuk mengisi kemerdekaan bangsa.

Kerelawanan atau volunterisme adalah salah satu dimensi modal sosial. Ini merupakan tindakan kolektif untuk menciptakan perubahan sistematis melalui cara-cara spontan, tetapi terorganisasi, tanpa memikirkan imbalan bagi kepentingan pribadi. Fenomena kerelawanan menonjol ketika berlangsung Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 dan berlanjut pada Pemilu Presiden 2014.

Hasil penelitian Ahmad Suaedy pada Pilkada DKI Jakarta 2012 memperlihatkan, sikap kerelawanan yang muncul saat itu berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya. Para relawan bekerja bukan hanya untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung. Mereka juga berupaya mendesakkan perubahan nilai-nilai yang mendasari tata laksana pemerintahan. Oleh karena itu, relasi antara kelompok-kelompok relawan dan pemerintah baru yang mereka menangkan tetap berlanjut meskipun pemilu telah usai.

Beberapa kelompok relawan terus memantau pelaksanaan pemerintahan baru dan mengontrol pemerintah sekaligus memberi advokasi kepada masyarakat. Mereka ikut membantu program kebersihan lingkungan di kampung-kampung Jakarta atau membantu warga yang berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat. Seluruh kegiatan dilakukan tanpa bayaran.

Kekuatan relawan

Fenomena kerelawanan tersebut juga muncul saat Pilpres 2014 lalu. Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pekan lalu merekam pendapat publik tentang hal ini. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden mengatakan, terjadi penguatan peran relawan saat Pilpres 2014. Mereka terutama merujuk pada antusiasme kelompok-kelompok di masyarakat dalam mendukung kandidat masing-masing.

Kelompok relawan yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), misalnya. Dari catatan Litbang Kompas, terangkum hampir 100 lagu yang diciptakan untuk mengampanyekan pasangan ini. Dapat dipastikan, hampir semua lagu yang dibuat bukanlah lagu pesanan komersial, melainkan semata bentuk dukungan. Gerak relawan tersebut juga mampu mendatangkan puluhan ribu orang ke konser yang digagas personel grup band Slank di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kelompok-kelompok dari luar Jakarta mengorganisasi diri untuk bisa menyewa bus-bus yang mengantar mereka ke GBK. Kerelawanan juga bisa dilihat dari donasi uang yang diberikan kepada Jokowi-JK mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

Dukungan masif digerakkan motivasi yang beragam. Namun, dapat diamati, para relawan tersebut ingin turut mendesakkan perubahan sistematis karakter pemerintahan dari relatif tertutup, korup, dan mengabaikan pelayanan publik menjadi terbuka, bersih, dan melayani. Gerak para relawan sekaligus menunjukkan masih kuatnya modal sosial di masyarakat.

Belum merdeka

Dalam konteks 69 tahun kemerdekaan bangsa, publik jajak pendapat optimistis kemerdekaan akan bisa diisi dengan hal-hal yang memajukan bangsa sepanjang modal sosial terus dipelihara dan ditingkatkan.

Menurut enam dari sepuluh responden jajak pendapat, saat ini masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Bagi responden, kemerdekaan sama artinya dengan bebas dari tekanan atau penindasan pihak lain, terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan berkurangnya ketimpangan sosial di masyarakat.

Penindasan kini bermetamorfosis menjadi, antara lain, jeratan utang luar negeri, pembelian aset nasional dengan harga murah, dan kontrak karya yang monopolistik. Di bidang politik dan hukum, terdapat korupsi yang masih belum bisa diberantas tuntas atau politik uang dalam berbagai pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan lembaga legislatif.

Kondisi ini memicu ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin tetap miskin. Data Bank Dunia (2012) menunjukkan, tingkat konsumsi 10 persen orang kaya adalah 6,6 kali konsumsi 10 persen keluarga miskin. Pada tahun 2013, perbandingannya meningkat menjadi 10 kali. Jurang kesenjangan kemakmuran semakin melebar.

Dalam penilaian publik jajak pendapat, desakan atas perubahan untuk mewujudkan kemerdekaan bisa dilakukan jika para pemangku kepentingan bekerja sama dan berbagi peran. Hingga kini, menurut responden jajak pendapat Kompas, peran masyarakat dinilai lebih maksimal dibandingkan dengan pemerintah ataupun kelompok bisnis dalam mewujudkan kemerdekaan nyata. Peran masyarakat dapat dikaitkan dengan gerak kerelawanan untuk aktif mengubah keadaan agar kemerdekaan nyata bisa terwujud.

Optimisme

Meskipun saat ini masyarakat masih harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan umum, tak dapat diingkari, gerak kerelawanan pada Pilpres 2014 telah ikut mengantarkan terpilihnya pemerintah baru. Lebih jauh, gerak itu juga mengantarkan harapan akan karakter baru pemerintahan tersebut.

Optimisme publik jajak pendapat terhadap pemerintahan baru muncul terutama dalam kaitan menyelesaikan sejumlah masalah di masyarakat. Delapan dari sepuluh responden yakin, pemerintahan mendatang mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang saat ini masih mendera masyarakat. Demikian pula kebebasan beribadah bagi kelompok minoritas yang dinilai masih selalu menjadi ganjalan dan persoalan.

Keyakinan tersebut terkait dengan etos sebagian masyarakat yang ingin terus terlibat dalam pelaksanaan perubahan. Bagi mereka, pemerintahan baru bukan hanya figur baru yang memang sesuai harapan, melainkan juga karakter baru kepemerintahan. Pada dasarnya, gerak kerelawanan yang telah mereka tunjukkan saat Pilpres 2014 bukan hanya untuk memilih presiden-wakil presiden baru, tetapi juga menghalangi karakter pemerintahan yang tidak produktif, tidak melayani, dan koruptif untuk berkuasa. (Litbang Kompas)