Gedung DKS dan Masjid DPRD Surabaya Dibangun 2016

pdip jatim - armuji ketua dprdSURABAYA – Para pekerja seni tergabung dalam Dewan Kesenian Surabaya (DKS) bakal tidak lagi menempati gedung kecil dan ‘nylempit’ seperti sekarang ini. Mulai tahun depan, akan dibangun gedung baru untuk rumah DKS.

Gedung itu akan menempati lahan dalam satu areal dengan gedung DPRD Kota Surabaya. Menurut Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, rumah DKS itu bakal dibangun di belakang gedung DPRD.

“Lahannya di belakang, dan itu nanti kami bangun gedung untuk rumah DKS. Masak kota sebesar Surabaya tak memiliki gedung kesenian,” kata Armuji, kemarin.

Di lahan sama juga akan dibangun tempat yang representatif untuk Paguyuban Cak dan Ning Surabaya. Di situ nantinya menjadi tempat yang layak bagi para pemuda dan pemudi berprestasi melakukan bermacam aktivitas.

Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menambahkan, dewan juga tengah merencanakan pembangunan rumah ibadah yang layak untuk gedung sekelas DPRD Kota Surabaya. Armuji memastikan, selesai membangun rumah DKS, juga akan dibangun masjid yang lebih representatif.

Masjid di sisi selatan gedung dewan saat ini, kerap overload jamaah, terutama saat pelaksanaan Salat Jumat. Sehingga banyak yang tak kebagian tempat, dan akhirnya menggelar koran, atau salat di emperan Balai Pemuda dan halaman kanan kiri masjid.

Selama ini, masjid tersebut setiap hari tidak hanya digunakan beribadah salat bagi anggota dan karyawan dewan. Tapi juga bagi pegawai kantor pemerintah, karyawan swasta sekitar masjid, serta siswa-siswi SMAN 6 Surabaya.

“Kalau rumah ibadah memang sudah selayaknya dibangun yang lebih besar. Tak kecil dan nylempit begini,” ujarnya.

Rencana awal, pembangunan rumah DKS dan masjid itu terintegrasi dengan pembangunan gedung DPRD. Namun karena memunculkan polemik, rencana penambahan bangunan gedung DPRD itu didrop.

Pencoretan mata anggaran itu dilakukan saat penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016, Rabu (4/11/15). KUA-PPAS anggaran belanja anggaran dengan total Rp 7,6 trilliun itu akhirnya digedok tanpa dana pembangunan gedung DPRD Surabaya.

Menurut Armuji, pencoretan itu dilatarbelakangi karena ada banyak perbedaan antara anggota dewan. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak pembangunan gedung tambahan itu.

“Sudah dicoret, didrop. Tadi sempat ada teman-teman yang mengusulkan untuk dimasukkan lagi. Tapi saya tetap sesuai pendirian, didrop saja,” kata Armuji.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menyebutkan dalam gelondongan dana pembangunan kompleks DPRD itu terdiri dari tiga item yang akan terintegrasi. Yakni pembangunan gedung DPRD, gedung DKS dan masjid.

Masing masing item pembangunan itu dianggarkan Rp 10 miliar. Dengan mencoret anggaran pembangunan tambahan gedung dewan Rp 10 miliar, sehingga yang dianggarkan dalam KUA-PPAS hanya Rp 20 miliar.

Awalnya, pembangunan gedung dewan yang diusulkan itu di antaranya untuk mengganti enam ruangan yang hilang. Seperti ruang perpustakaan, ruang pemeriksaan kesehatan, ruang press room, dan juga ruang olahraga dan gudang. Juga pembangunan baru untuk ruangan fraksi.

“Rencana pembangunan ini bukan mengada-ada. Pembangunan fasilitas dan gedung baru itu juga usulan dari pemerintah kota,” ungkapnya.

“Jadi dewan sifatnya mengapresiasi usulan itu dan menyiapkan regulasinya. Apalagi, gedung DPRD Kota Surabaya yang dibangun sejak 25 tahun lalu itu belum pernah direnovasi,” tambah Armuji.

Dia menyebutkan, bahwa gedung saat ini memang masih layak. Namun perlu penyesuaian dengan kebutuhan dan keadaan anggota dewan, utamanya kebutuhan ruang fraksi. Sejak 1999 hanya ada empat fraksi, sekarang jadi delapan fraksi. Saat ini, ada fraksi menempati ruangan kecil yang tidak representatif.

Kondisi sesak juga terasa saat digelar rapat banmus-banggar. Karena menempati satu ruang yang sama, kerapkali uyel-uyelan. (goek/*)