Fraksi: Warga Miskin Dijamin Dapat Bantuan Hukum

pdip jatim - islan g imbataSURABAYA – Nasib warga miskin ataupun masyarakat miskin Jawa Timur dijamin akan mendapat bantuan hukum, baik itu yang bersifat bantuan hukum litigasi (perkara melalui proses peradilan) maupun non litigasi (perkara di luar proses peradilan).

“Orang miskin atau masyarakat miskin sudah dijamin mendapat bantuan hukum dari pemprov. Perdanya sudah kita buat, kemarin sudah kita serahkan rancangannya pada rapat paripurna ( 16 April 2015 ), tinggal tunggu pengesahannya dari Gubernur ” kata Islan Gatot Imbata, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur via telepon di sela kunjungan kerja di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Senin (20/4/2015).

Untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, menurut Islan, warga miskin perlu dilengkapi dengan keterangan kategori warga miskin yang dikeluarkan pemerintah. “Cukup dengan membawa bukti Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari desa setempat, maka sudah bisa mengajukan bantuan hukum kepada Pemprov Jatim,” kata Islan yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.

Setiap bantuan hukum yang diberikan, kata Islan, pemprov akan mengambil anggaran dari APBD Jatim. Jika Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini sudah disahkan, maka Pemprov Jatim akan mengalokasikannya dalam APBD.

“Jika sudah ditetapkan oleh gubernur, anggarannya tentu sudah disiapkan oleh pemprov,” kata legislator asal daerah pemilihan VI itu.

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini, menurut Islan, memang telah diatur oleh peraturan sebelumnya. Tapi dalam Perda ini pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin diatur sedikit berbeda dan menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi.

“Perda ini sudah menyesuaikan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,” urainya. (guh)