Fraksi Sepakati Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di BK

pdip jatim - sujarwo arkat saat sidang paripurna dprd jatimSURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui Rancangan Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Beracara di Badan Kehormatan.

“Kode etik ini sangat penting untuk menjaga kehormatan diri, harga diri serta nama baik institusi DPRD Jawa Timur dari segala penyimpangan perilaku anggotanya,” kata Sujarwo Arkat, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Pendapat Akhir Fraksi, di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (2/3/2015).

Dengan kode etik tersebut, lanjut Sujarwo, diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. “Jangan sampai ada anggota DPRD Jawa Timur menyimpang dari etika dan moralitas yang ada di masyarakat. Karena itu, harus berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berkata-kata,” kata Sujarwo usai rapat pleno.

Jika sudah tercipta kode etik, akan tetapi masih terjadi pelanggaran, maka perlu sanksi bagi pelanggaran kode etik tersebut. “Kami percaya, semua anggota DPRD akan mejaga kata, sikap dan perilaku. Tapi jika terjadi, maka demi nama baik institusi DPRD, maka penyimpangan itu perlu dikenakan sanksi,” jelas Sujarwo tentang pentingnya sanksi bagi pelanggaran kode etik.

Pada akhir pernyataannya, Sujarwo mengingatkan bahwa kode etik itu adalah kesepakatan bersama, karena itu harus dihormati dan dipatuhi semua anggota DPRD. Sehingga setiap pelanggaran kode etik akan dikenai sanksi yang cukup berat.

“Apabila anggota DPRD melakukan pelanggaran, maka sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD,” pungkasnya. (guh)