oleh

Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Penerapan Full Day Dikaji Ulang

SURABAYA –  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan, sekolah delapan jam selama lima hari tidak efektif bagi para murid, terutama yang ada di perdesaan.

Menurutnya, kebijakan tersebut secara perlahan-lahan dapat menghapus kultur dan interaksi si anak kepada lingkungan sekitarnya.

Untari menyebutkan, selama ini anak perdesaan setelah pulang sekolah membantu orang tuanya. Seperti memandikan sapi, bercocok tanam, dan mencari buah-buahan.

Mereka terbiasa berinteraksi dengan lingkungannya yang sudah menjadi kultur.  “Setelah aktivitas di lapangan, anak-anak mengaji di sekitar tempat tinggalnya,” kata Untari, kemarin.

Karena itu, dia berpendapat full day sangat tidak bijak jika diterapkan di seluruh sekolah. Mengingat  kultur anak perdesaan dengan perkotaan berbeda.

“Kalau full day, anak-anak tidak dapat mengaji di kampungnya. Mengaji itu juga bagian dari adaptasi dengan orang sekitarnya,” ujar perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Full day, tambah Untari dinilai cocok diterapkan bagi masyarakat urban, atau perkotaan. Mengingat masyarakat perkotaan tidak banyak ikut mencari nafkah, seperti anak perdesaan.

Di sisi lain, full day di perkotaan dapat mencegah terjadinya perbuatan negatif. Oleh karena itu, pihaknya berharap mendikbud mengkaji ulang rencana penerapannya di semua sekolah.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya menolak kebijakan sekolah delapan jam selama lima hari itu.

“PBNU menolak keras full day school,” ujar Sa’id saat konferensi pers di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Menurutnya negara perlu mengonfirmasi usaha pembentukan karakter masyarakat. Pendidikan karakter termasuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo.

“Pendidikan karakter sebagaimana termasuk di dalam Nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan kreatif. Selaras dengan local wisdom yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak,” jelasnya.

Said mengatakan pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah adalah dua hal yang berbeda. Pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah juga belum tentu selaras.

“Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan cara menambahkan jam sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, kemendikbud menyatakan bahwa nasib penerapan lima hari sekolah dengan delapan jam waktu belajar per hari seperti yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 tahun 2017 kini berada di tangan Presiden Jokowi.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, apabila Jokowi tidak mengeluarkan keputusan untuk menunda penerapan full day school, maka pihaknya akan menjalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun, yaitu mulai tahun ajaran 2017-2018.

“Pelaksanaannya secara nasional kalau tidak ada keputusan lain dari Presiden (Jokowi) mulai minggu ketiga Juli,” kata Hamid.

Hamid menyampaikan hal tersebut karena rencana kebijakan full day school menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan belakangan ini. (goek)

rekening gotong royong