Fraksi Minta Ada Posko Awasi Pencairan THR di 38 Kabupaten/Kota

pdip jatim - sugeng pujianto fraksi jatimSURABAYA – Menjelang Lebaran, Fraksi PDI PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur minta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur mengintensifkan pengawasan pencairan dana tunjangan hari raya (THR). Di antaranya melalui pendirian posko-posko pemantauan di 38 kabupaten dan kota.

“Pemprov Jatim perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat. Selain itu, dinas terkait juga perlu menjalin kerjasama dengan serikat buruh, perguruan tinggi serta LSM yang ada agar jangan ada hak-hak buruh yang tidak dipenuhi pihak perusahaan,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Drs Sugeng Pujianto, Senin (29/6/2015).

Permintaan itu disampaikan Sugeng Pujianto saat rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya. Menurut Sugeng, Fraksi PDI Perjuangan mendukung imbauan Menteri Tenaga Kerja agar THR diberikan dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sehingga para pekerja atau buruh bisa menggunakannya untuk keperluan Lebaran.

Jumlah THR yang diberikan, tambah Sugeng, harus mengikuti aturan, yakni minimal satu kali gaji. Kecuali bagi karyawan yang baru bekerja kurang dari satu tahun.

“Ketentuan THR tersebut sudah ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 7/MEN/VI/2015 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama,“ jelas dia.

Persoalan angkutan Lebaran juga menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan minta ada perhatian khusus bagi pengemudi dan kelayakan armada angkutan mudik Lebaran. “Harus ada uji petik terhadap armada dan pengawasan bagi pengemudinya,“ ujar Sugeng Pujianto.

Pihaknya mengapresiasi semua pihak termasuk Pemprov Jawa Timur yang telah menyiapkan armada mudik dan balik gratis. Pada tahun 2015 ini, jumlah seluruh bus di Jatim yang melayani angkutan mudik dan balik sebanyak 611 unit armada.

“410 Bus murni kegiatan dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan dan LLAJ. Sedangkan sisanya diselenggarakan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur serta pihak swasta,“ paparnya.

Selain bus, kata Sugeng, untuk kapal laut jalur khusus, juga tersedia beberapa moda Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDPM) yang melayani rute Surabaya – Masalembu, Kalianget – Kangean serta Banyuwangi – Sapeken. Rute ini akan menggunakan tiga unit kapal dengan total 12 trip dengan kapasitas 2.400 penumpang.

Sugeng berharap, penggunaan armada mudik ini akan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan roda dua. Namun demikian, Pemprov tetap harus melakukan pengawasan khusus kepada armada mudik yang digunakan, maupun kepada sopir ataupun nakhoda kapal yang melayani angkutan mudik tersebut. (guh)