Evaluasi Menteri Perlu untuk Optimalkan Kinerja Pemerintahan

Arif Wibowo saat kampanye di JemberJAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, Arif Wibowo berpendapat, evaluasi Kabinet Kerja sudah saatnya dilakukan. Evaluasi itu diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Presiden kan pernah menyampaikan, evaluasi enam bulanan terhadap kinerja para menteri,” kata Arif kepada wartawan, Senin (4/5/2015).

Anggota Komisi II di DPR RI itu menyatakan jika wacana evaluasi anggota kabinet itu bukan sebagai desakan agar presiden sekaligus melakukan perombakan. Sebab, menurut dia, ganti dan pasang menteri di pemerintahan adalah hak mutlak presiden. Hal itu, kata dia, tak bisa dipaksa-paksa.

Sedangkan evaluasi, dikatakan Arif, tentu saja punya pengertian berbeda dengan reshuffle. Namun, tambah dia, jika presiden menghendaki agar evaluasi menteri sekaligus untuk merombak para menteri, hal tersebut tentunya harus dengan pertimbangan untuk perbaikan pemerintahan.

“Jika presiden merasa perlu (segera merombak), tentu itu kewenangan presiden. Tentu dengan pertimbangan yang matang,” ujar dia.

Namun yang pasti, jelas Arif, sebagai partai utama penyokong pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan memang minta agar evaluasi para menteri itu dilakukan. Hanya, dia tak membeberkan menteri mana saja yang menurut PDI Perjuangan harus segera dievaluasi kinerjanya.

Terpisah, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan, pergantian posisi pembantu presiden diharapkan tidak melahirkan kegaduhan politik.

“Yang penting pergantian menteri-menteri tersebut tidak menimbulkan kegaduhan politik baru. Salah satunya dengan cara mendiskusikan dengan ketua-ketua umum parpol jika menteri tersebut berasal dari parpol,” kata Basarah.

Kecuali, lanjutnya, menteri yang bukan berlatar belakang parpol tidak memerlukan konsultasi dengan siapapun, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Hingga saat ini, imbuh Basarah, belum ada pembahasan secara khusus perihal rencana perombakan kabinet. “Belum ada secara khusus dibicarakan perihal nama-nama menteri, baik yang diusulkan untuk diganti maupun calon menteri penggantinya,” jelasnya. (pri/*)