DPR Desak Pemerintah Bantu Tumbuh Kembangnya Pelaku E-Dagang

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perdagangan elektronik (perdagangan online) menjadi solusi alternatif sebagai mesin penggerak perekonomian, di tengah lesunya sektor-sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti: pertanian, industri dan pertambangan.

Sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, kata Puan, para pelaku perdagangan online sedang mencari model bisnis yang tepat serta sedang membesarkan marketplace.

“Adalah tugas pemerintah membantu para pedagang online agar mereka tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen,” kata Puan, Rabu (11/12/2019).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini dipandang kurang tepat karena minimnya sosialisasi. Sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“PP No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku UMKM serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh,” ujarnya.

Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Pihaknya juga minta Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.

“DPR juga mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut di bawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya,” pungkas Puan. (goek)