DPC Sidoarjo Buka Posko Pengaduan

pdip jatim - posko pengaduan dpc sidoarjoSIDOARJO – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo meresmikan posko pengaduan rakyat, Kamis (4/6/2015). Acara digelar di sekretariat DPC , Jl Jati Selatan IV/11, Sidoarjo.

Acara diikuti seluruh pengurus DPC, perwakilan pengurus dari 18 PAC se-Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo, dan sejumlah aktivis serikat pekerja. Acara peresmian juga diisi dengan sosialisasi seputar BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan beserta persoalan-persoalan yang masih terjadi di lapangan.

Bertindak sebagai pemateri dalam acara tersebut, antara lain Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPD PDI Perjuangan Jatim Hari Putri Lestari, Anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari, dan pihak-pihak dari instansi terkait, seperti perwakilan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial.

Ketua DPC Sidoarjo Tito Pradopo dalam sambutannya mengatakan, posko pengaduan dibuat untuk menampung dan mencarikan solusi atas aduan-aduan yang disampaikan dan dialami rakyat Sidoarjo. Khususnya, ikhwal pelaksanaan program sistem jaminan sosial nasional yang dikelola BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kata Tito, PDI Perjuangan bersepakat mengawal program pemerintahan Jokowi-JK. Di antaranya adalah program Indonesia sehat.

“Karena sistem ini baru berjalan, tentu masih banyak kekurangan. Nah, ini yang kita kawal bersama dengan instansi terkait seperti BPJS, dinas kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan agar sistem ini betul-betul terwujud seperti yang diharapkan,” katanya.

Selama ini, sebut Tito, PAC-PAC di Sidoarjo sudah menjadi “posko berjalan”, tempat mengadu bagi warga di lingkungan masing-masing perihal pelaksanaan program Indonesia Sehat. Namun, persoalan di lapangan di antaranya masih banyak warga miskin yang belum terdata dalam kepesertaan BPJS Kesehatan non PBI.

Atau, pelayanan kesehatan oleh rumah sakit yang dirasakan peserta BPJS terkesan pilih kasih dibanding pasien berbayar cash. “Persoalan-persoalan di bawah yang terkait dengan persoalan di tingkat kabupaten, akan kami teruskan ke petugas partai di DPRD Sidoarjo,” jelas Tito. (ure)