Diserang Fitnah Kasus Dugaan Suap Komisioner KPU, PDIP Bentuk Tim Hukum

JAKARTA – DPP PDI Perjuangan membentuk tim mukum untuk menghadapi berbagai framing dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Pembentukan Tim Hukum itu diumumkan Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan, anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta ditunjuk sebagai Koordinator Tim Hukum.

“Koordinatornya adalah Pak I Wayan Sudirta,” kata Yasonna di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) malam.

Pihaknya juga menunjuk Yanuar Prawira Wasesa sebagai Wakil Koordinator, dan Teguh Samudera sebagai koordinator tim lawyer.

Sedang anggota tim hukum adalah Nuzul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombu, Heri Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Korea Tambunan Johanes Lumban Tobing dan Roy Jansen Siagian.

“Pak Maqdir Ismail akan masuk dalam tim hukum kami. Kami sudah menerbitkan surat tugas di samping itu surat kuasa khusus dari Dewan Pimpinan Partai kepada para pengacara lawyer yang kami tunjuk,” ungkapnya.

Menurut Yasonna, pengesahan surat tugas sudah diteken Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia menambahkan, dibentuknya tim hukum DPP PDIP untuk meluruskan pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan DPP dalam kasus suap Wahyu Setiawan.

“Belakangan ini nampaknya pemberitaan sudah semakin mengarah ke mana-mana tanpa didukung fakta dan data yang benar. Dan karenanya DPP Partai menugaskan di samping dari anggota Fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk menjadi tim hukum kami,” jelas Yasonna.

Sementara itu, Tim Hukum menegaskan PDI Perjuangan tidak pernah mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Riezka dengan calon Harun Masiku. Melainkan yang benar adalah pengajuan penetapan calon terpilih setelah wafatnya Caleg atas nama Nazaruddin Kiemas.

Koordinator Tim Pengacara DPP PDIP Teguh Samudera mengatakan, bahwa persoalan penetapan calon terpilih berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Putusan MA yang biasa dilakukan parpol adalah persoalan sederhana.

“Yakni sebagai bagian dari kedaulatan Parpol, yang pengaturannya telah diatur secara tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan,” kata Teguh.

Pengajuan Penetapan Calon Terpilih yang dimohonkan kepada KPU oleh PDI Perjuangan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 57P/HUM/2019. Tertanggal 19 Juli 2019 terhadap uji materi Peraturan KPU dan juga Fatwa Mahkamah Agung RI.

“Sehingga tidak ada pihak manapun baik Parpol atau KPU yang dapat menegosiasikan hukum positip dimaksud,” imbuhnya.

Terminologi PAW dengan pengajuan penetapan calon terpilih itu berbeda. Hasto Kristiyanto, yang juga ikut dalam konferensi pers itu, menyatakan meluruskan terminologi “PAW” itu menjadi penting. Sehingga semua pihak tahu bahwa surat-surat yang diajukan partainya ke KPU adalah sebagai pemenuhan ketentuan legalitas terkait dengan perundang-undangan sebelum penetapan anggota legislatif terpilih.

“Dimana kursi itu adalah kursi milik partai. Maka kami telah menetapkan berdasarkan keputusan MA bahwa calon terpilih itu adalah Saudara Harun Masiku. Hanya saja ini tidak dijalankan oleh KPU,” kata Hasto.

Teguh menjelaskan lebih jauh, setelah ada putusan MA terkait hasil judicial review Peraturan KPU yang mengabulkan permohonan PDIP, maka pimpinan partai meminta KPU mengabulkan permohonan agar lembaga penyelenggara pemilu itu melaksanakannya. Yakni memasukkan suara yang diperoleh Alm. Nazaruddin Kiemas ke perolehan suara calon nomor urut 5, Harun Masiku. Dengan itu, seharusnya KPU menetapkan Harun sebagai peraih suara terbesar di dapil dimaksud.

Tapi KPU menafsirkan lain dan menyatakan tidak bisa demikian. Sehingga PDI Perjuangan kembali meminta kepada MA untuk mengeluarkan fatwa tentang makna sebenarnya putusan itu secara hukum yuridis. Dikeluarkanlah fatwa, dan oleh PDI Perjuangan diminta lagi kepada KPU untuk melaksanakannya. Semuanya dalam konteks pengajuan penetapan calon terpilih, bukan PAW.

“Sudah dilandasi atau dikuatkan dengan fatwa, KPU lagi-lagi menolaknya, itu yang terjadi seperti itu,” tandas Teguh. (goek)