Dirgahayu PDI Perjuangan ke-43, Gelorakan Semangat Trisakti

pdip-jatim-Djoko-Prasektyo-dpc-surabayaTINGGAL beberapa hari lagi PDI Perjuangan akan melaksanakan Rakernas I di Jakarta. Jadwal Rakernas yang bertempat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut akan diselenggarakan 10 – 12 Januari 2016 mendatang. Pembukaan Rakernas yang bertepatan dengan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke 43 tahun ini, mengusung tema: “ Mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana “.

Rakernas yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akan dihadiri sekitar 2.000 kader PDI Perjuangan. Mereka yang hadir terdiri dari unsur pimpinan partai, dan juga kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif maupun eksekutif, mulai tingkat pusat hingga daerah. Tak terkecuali Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), juga akan turut hadir pada rakernas mendatang.

Rakernas merupakan forum evaluasi dan koordinasi partai untuk membahas berbagai persoalan organisasi partai maupun persoalan rakyat. Yang selanjutnya rumusannya menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air.

Beberapa agenda jangka pendek partai diantaranya adalah persiapan untuk menghadapi pilkada serentak gelombang ke II, tahun 2017 mendatang. Dan sebagai catatan pada pemilu serentak 2015 kemarin, raihan kemenangan PDI Perjuangan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

PDI Perjuangan mampu meraih kemenangan di 160 daerah, dari target yang ditetapkan sebanyak 156 daerah. Sedangkan bahasan agenda persoalan rakyat adalah menyangkut kesiapan Indonesia menghadapi era pasar bebas dunia, di antaranya menghadapi era perdagangan bebas ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada tahun 2016 ini.

Sebagai partai pemilik kursi terbanyak, 109 kursi (19,46%) di parlemen (DPR RI) dan telah berhasil mendudukkan kadernya, Ir. Jokowi, sebagai Presiden RI 2014-2019, PDI Perjuangan memiliki peran strategis untuk menentukan warna dan arah pembangunan Indonesia sesuai cita-cita proklamasi RI, 17 Agustus 1945.

Ditambah lagi PDI Perjuangan, juga telah berhasil mendudukkan kadernya menjadi kepala daerah di hampir 41 persen dari jumlah total kepala daerah di Indonesia. Ada 170 kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan merupakan partai penerus cita-cita Bung Karno. Gagasan-gagasan besar Bung Karno tentang arah pembangunan Indonesia ke depan banyak yang belum terwujud. Sementara arah pembangunan Indonesia pada era pemerintahan orde baru dan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sangat banyak yang melenceng. Sehingga pada era tersebut PDI Perjuangan sesuai dengan arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, mengambil sikap sebagai partai oposisi.

PDI Perjuangan banyak memberikan kritikan dan koreksi terhadap berbagai langkah kebijakan pemerintahan orde baru yang dinilai tidak pro rakyat. Hasil-hasil pembangunan pada era tersebut dinilai lebih banyak dinikmati oleh penguasa daripada rakyat kecil. Kehidupan berdemokrasi terkebiri pada era orde baru. Pemerintahan orde baru dinilai lebih pro kapital dan pro asing. Sementara pada era pemerintahan SBY dinilai tidak lebih baik dari pemerintahan orde baru.

“Merdeka hanyalah sebuah jembatan, Walaupun jembatan emas.., di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa.., satu ke dunia sama ratap sama tangis!” (Bung Karno)

Agenda kebijakan Pemerintahan Pro Rakyat, APBD Pro Rakyat, kemudian diusung sebagai jargon PDI Perjuangan. Yang selanjutnya menjadi agenda wajib yang harus diperjuangkan oleh seluruh kader partai baik yang ada di lini legislatif maupun eksekutif dan berlaku di berbagai tingkatan. Dari mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah semuanya harus bersinergi.

Ada catatan kelam dalam era pemerintahan orde baru yang tidak mungkin terlupakan oleh kader PDI Perjuangan, yaitu upaya penjegalan terhadap hak politik dan berserikat Megawati untuk memimpin sebuah partai politik, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia.

Berawal dari peristiwa terpilihnya Megawati pada KLB Asrama Haji Sukolilo di Surabaya, berlanjut pada skenario penguasa untuk menjegal Megawati dengan Munas Jakarta, yang kemudian berujung dengan peristiwa perebutan kantor DPP PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) oleh kubu Soerjadi yang ditunggangi oleh penguasa orba.

Terindikasi ada upaya masif dan represif dari penguasa orde baru untuk menggagalkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Umum Partai. Karena, Megawati dan pendukungnya dinilai sangat berseberangan dan membahayakan penguasa pemerintahan orde baru saat itu.

Kemudian sebagai bentuk perlawanan dan upaya pelurusan terhadap cita-cita perjuangan partai, munculah gerakan PDI Promeg, yang merupakan cikal bakal PDI Perjuangan atau partai “Moncong Putih“ yang saat ini kita kenal.

Dalam tata pergaulan internasional terutama di bidang ekonomi pada era pemerintahan orde baru Indonesia lebih banyak ditempatkan sebagai pelengkap dari pada sebagai pemain utama. Indonesia masih ditempatkan sebagai negara pensuplai : tenaga kerja murah, sumber bahan mentah/baku murah, dan pasar potensial tempat penjualan barang-barang hasil industri negara maju.

Bangsa Indonesia lebih banyak dipandang sebagai bangsa konsumtif daripada sebagai bangsa yang produktif. Selain itu Indonesia juga dinilai sebagai surga untuk tempat penanaman modal asing yang sangat menguntungkan, terutama untuk hasil tambang. Alhasil Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang semu, dan puncaknya mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang akut pada tahun 1997-1998. Dan kemudian muncul gerakan reformasi yang berujung pada jatuhnya pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Dalam kontek di ataslah nilai-nilai dan semangat Trisakti Bung Karno sangat relevan dan dibutuhkan. Semangat Trisakti harus digelorakan terus untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, tetapi tetap berkepribadian dalam berkebudayaan.

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” (Bung Karno HUT RI, 1963)

Kini PDI Perjuangan telah tumbuh menjadi partai politik yang cukup punya nilai strategis dan memiliki kekuatan besar di parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu posisi paling strategis sebagai Presiden yang merupakan puncak pimpinan tertinggi pemerintahan RI telah dipegang oleh, Joko Widodo, yang merupakan kader PDI Perjuangan tulen. Ditambah lagi dengan dukungan jumlah kepala daerah yang mencapai 41 % dari jumlah total kepala daerah di seluruh Indonesia. Merupakan modal yang sangat cukup untuk meluruskan kembali arah pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia yang berdaulat.

Dan sesuai dengan pernyataan resmi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat menyampaikan pidato pembukaan pada Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Marina Convention Center Semarang 19-21 September 2014. PDI Perjuangan telah mencanangkan diri sebagai partai pemerintah. Sebelumnya, selama 10 tahun belakangan, PDI Perjuangan jadi satu-satunya partai yang konsisten berada di luar pemerintahan sebagai partai oposisi.

Dirgahayu ke-43 tahun PDI Perjuangan,

Selamat ber-Rakernas dan Gelorakan Terus Semangat TrisaktiI Bung Karno. Merdeka….!!!

 

Penulis :

Djoko Prasektyo, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya