Diminta Masukan Megawati soal Pilwali Surabaya, Risma: Bukan Hanya Saya

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan, dirinya telah diminta masukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai sosok bakal cawali yang akan menggantikannya di Pilkada Surabaya 2020.

“Kalau diminta semua anggota DPP itu semua diminta, bukan hanya saya sebagai Wali Kota Surabaya yang akan diganti gitu. Tapi memang keputusannya hak prerogatifnya ada di Ketua Umum. Itu ada pasal-pasalnya,” kata Risma kepada wartawan di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Surabaya, Jumat (28/8/2020).

Sampai sekarang, dia tidak tahu siapa yang dipilih Megawati untuk maju di Pilkada Surabaya.

Baca juga: Cawali Surabaya, Sekjen PDIP: Kita Ingin Melihat Sosok yang Original

Risma punya mengaku tidak merekomendasikan nama ke Megawati. Tapi, ujarnya, orang yang layak memimpin Surabaya adalah yang memiliki visi perencanaan kota yang baik.

Dia mencontohkan saat awal-awal Risma jadi wali kota sering menerjemahkan visi Megawati Soekarnoputri.

“Saya buka dengan beberapa teman, coba dengar Ibu Mega. Ibu Mega itu sangat visioner. e-Procurement itu Kepresnya zaman Ibu Mega. Di Surabaya saya buat 2003, digunakan Nasional 2010. Kemudian e-Budgeting, Surabaya dengan uang segini kok bisa bangun. Karena mulai awal efisiensi,” urainya.

Wali kota yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini lantas menceritakan saat rekomendasi maju Pilkada Surabaya di periode kedua ketika dia akhirnya dipasangkan dengan Whisnu Sakti Buana.

Menurutnya, saat itu rekomendasi tidak turun-turun tapi ternyata kemudian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sendiri yang membawa rekomendasi itu ke Surabaya.

“Saat itu semua bingung rekomku tidak turun-turun tapi ternyata kalau Tuhan menghendaki Pak Hasto sendiri yang mengantar rekom itu ke sini. Jadi kalau begitu itu percayakan pada pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tuturnya.

Jumat hari ini, DPP PDI Perjuangan resmi mengumumkan 4 pasangan calon gubernur-wakil gubernur, dan 58 pasangan calon kepala daerah (Cakada) tingkat kabupaten/kota, lewat pengumuman gelombang IV yang dilaksanakan secara virtual.

Sebelumnya, PDIP sudah mengumumkan Gelombang I pada 19 Februari, lalu Gelombang II pada 17 Juli, dan Gelombang III pada 11 Agustus 2020 lalu. (goek)