Daniel Rohi Dorong Gubernur Jatim Segera Keluarkan Pergub Covid-19

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Daniel Rohi mendorong Gubernur Jatim segera membuat peraturan gubernur (pergub) untuk menindaklanjuti pengesahan Perda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“Perda ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan mendesak untuk diselesaikan, karena berisi konten untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19 yang sifatnya kompleks, berdampak luas dan mengancam keselamatan jiwa,” tandas Daniel Rohi, usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Jatim, Senin (27/7/2020).

Dalam paripurna hari ini, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat akhirnya ditetapkan menjadi Perda. Semua fraksi menyetujui karena Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Jatim melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Daniel menambahkan, pendekatan hukum merupakan salah satu cara efektif untuk mengendalikan perilaku masyarakat, agar tertib mengikuti protokol kesehatan.

“Karena setelah PSBB selesai dan Maklumat Kapolri dicabut, maka terjadi kekosongan hukum di Jawa Timur. Sedangkan pandemi Covid-19 tak kunjung usai,” jelas dia.

Anggota Bapemperda DPRD Jatim ini mengatakan, pendekatan yang dipakai dalam penyusunan perda adalah multidisiplin dengan asumsi dasar bahwa masyarakat sebagai korban, bukan sebagai terdakwa.

“Karakteristik budaya, gaya hidup dan psikologis masyarakat menjadi pertimbangan utama yang mewarnai Perda ini,” ujarnya.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyebut ada empat isu penting yang menjadi fokus diskusi. Yakni, pertama, pihak yang berhak mendeklarasikan kondisi sebagai bencana adalah Gubernur bersama Forkompinda.

Kedua, bagaimana mewujudkan perilaku masyarakat yang tertib dan disiplin (mencakup sanksi dan penghargaan). Ketiga, lanjut Daniel, perda ini mengikat pemerintah kabupaten dan kota.

“Terakhir, keterlibatan pihak TNI – Polri dalam penanganan Covid-19, dengan tetap memempatkan Satpol PP sebagai leading sector,” urai Daniel.

Hal yang menarik dari perda ini, menurut Daniel, bukan hanya memberikan hukuman (punishment). Tapi juga harus diseimbangkan dengan pemberian penghargaan (reward).

“Pemda tidak hanya sekadar mengenakan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh, namun juga harus memberikan penghargaan bagi mereka yang patuh dan dianggap memiliki kontribusi dalam penanganan, penanggulangan, dan penghentian penyebaran Covid-19,” kata pria yang juga Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) PDIP Jatim ini.

“Semoga Perda ini bermanfaat untuk melindungi dan menyelamatkan 40juta rakyat Jawa Timur dari pandemi Covid-19,” pungkasnya. (goek)