Dalami SAKIP, Wabup Bondowoso ‘Berguru’ ke Bupati Banyuwangi

BANYUWANGI – Terkesan dengan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat mengunjungi Banyuwangi, Selasa (18/8/2020).

Wabup Irwan bersama 15 anggota rombongan Pemkab Bondowoso yang diterima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di kantor pemkab setempat ingin menggali sebanyak-banyaknya tentang penerapan SAKIP di Banyuwangi.

Menurut Irwan, Pemkab Banyuwangi berhasil meraih nilai A dalam penilaian SAKIP dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB).

“Dan itu mampu dipertahankan empat kali berturut-turut sejak 2016, setelah sebelumnya Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih SAKIP,” kata Irwan.

Karena itu, pihaknya datang bersama rombongan untuk sharing mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya SAKIP. Secara teori, sebut Irwan, pihaknya sudah paham betul tentang SAKIP karena membaca aturan-aturannya.

“Tetapi yang tidak kami ketahui adalah penerapan hingga pengendaliannya hingga SAKIP Banyuwangi meraih predikat A. Itu yang ingin kami pelajari,” jelas wabup yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso ini.

SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan instansi pemerintah yang dimonitor oleh pemerintah pusat. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, mulai anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, hingga kinerja sasaran.

Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Bupati Abdullah Azwar Anas menyebut, penilaian SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

“Jika kita bisa mengatur anggaran dengan efektif dan efisien akan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, serta outcome yang maksimal bagi pembangunan daerah,” ujar Anas.

Dia juga menceritakan bahwa pihaknya selalu melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam setiap diskusi pengambilan kebijakan.

“Kuncinya ada di Bappeda. Bappeda ini harus diajak duduk bersama dan diskusi serius untuk menunjukkan kemana arah kebijakan kita, karena mereka inilah yang menjadi tim peraciknya. Termasuk kita harus bisa meyakinkan kepala SKPD pentingnya skala prioritas,” tuturnya.

Anas juga membagikan tips suksesnya, yakni bagaimana mengorkestrasi kegiatan SKPD dengan masyarakat. “Banyuwangi itu kental dengan budayanya, karena itu yang kami orkestrasi adalah budayanya. Kami banyak melakukan kegiatan  dengan pendekatan budaya,” beber Anas.

Bahkan, lanjut dia, untuk melihat kepuasan publik terhadap apa yang dilakukan pemerintahannya, secara rutin, setiap 6 bulan sekali pihaknya melakukan survey bekerjasama dengan lembaga survey yang kredibel.

“Jadi kami memandang perlu adanya survey ini untuk mengukur tingkat kepuasan publik kepada kami. Kira-kira kebijakan kita cocok atau tidak dengan rakyat. Sebab kalau tidak cocok, tidak bisa kita jadikan mesin orkestrasi,” pungkasnya. (goek)