BSPN Surabaya: KPU-Bawaslu Harus Jadi Wasit yang Jurdil, Tak Berpihak dan Profesional

SURABAYA  – Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Kota Surabaya Rudy Yono Antonio mengatakan, pemilu sebagai sarana berdemokrasi bagi negara-negara modern di dunia saat ini, memiliki dimensi-dimensi yang bersifat universal khususnya bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

Menurut Rudy, karakter dasar penyelenggara pemilu yang demokratis ini adalah independensi, imparsialitas dan kompetensi.

“Dengan sifat-sifat demikian, maka penyelenggara pemilu diharapkan bisa menjadi wasit yang jujur, adil, tidak berpihak serta profesional,” kata Rudy, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/4/2019).

Dia menyebutkan, diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi pondasi awal jelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 yang sudah semakin dekat.

“Bagi penyelenggara pemilu sejak proses rekrutmen, telah disaring sedemikian rupa dengan berbagai persyaratan yang ketat untuk membentuk sebuah lembaga yang kuat dan disegani berbagai pihak baik yang sedang berkompetisi maupun yang sedang berkepentingan,” jelasnya.

Namun, pada kenyataan di lapangan, ungkap Rudy, masih ditemui beberapa penyelengggara pemilu yang nakal. Mereka berusaha mengambil keuntungan dari sistem konsolidasi, serta pemanfaatan anggaran dengan menggunakan berbagai dalih.

“Di antaranya mepetnya waktu, keterbatasan SDM yang bersedia bertugas; yang alih-alih justru terindikasi menguntungkan pihak-pihak tertentu,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Rudy, Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Kota Surabaya menyatakan sikap:

1. Menuntut penyelenggara pemilu; baik KPU maupun Bawaslu di semua tingkatan untuk mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang bebas intervensi kepentingan kelompok, golongan, bahkan hubungan kekeluargaan dimulai sejak dari proses perekrutan personel.

2. Menolak “Pengkondisian” penyelenggara pemilu kepada caleg/parpol tertentu. 3. Mengimbau masyarakat/khalayak umum untuk berani menyatakan keberatan atas ketidaknetralan atau indikasi adanya money politics yang menjangkiti penyelenggara pemilu. (ru)