Blusukan Perdana Presiden Jokowi, Kunjungi Pengungsi Sinabung

pdip jatim - presiden jokowi - sinabungKARO – Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pengungsi Sinabung, Rabu (29/10/2014). KIS dan KIP dibagikan Jokowi saat mengunjungi lokasi penampungan pengungsi di halaman Gereja GBKP di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Kalau ada yang sakit tinggal pakai Kartu Indonesia Sehat. Tapi semoga nggak pada sakit,” kata Jokowi yang disambut riuh pengungsi.

Kunjungan kerja perdana Jokowi ke daerah ini mendapat sambutan antusias warga. Didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Jokowi mendatangi beberapa tempat penampungan pengungsi korban letusan Gunung Sinabung.

Saat dikunjungi Jokowi, para pengungsi berebut menyalami Presiden RI ke-7 tersebut. Tempat pengungsian yang dikunjungi, di antaranya Posko di Gedung Serbaguna, dan Gedung Diklat di Karo. Jokowi juga mengunjungi tempat penampungan di kantor KNPI Kebonjahe, Gereja GPKB Asrama Kodim, dan Gereja GPBP Kota Cane.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengemukakan, dalam kunjungannya ke Sinabung, Jokowi membagikan 500 lembar KIS dan KIP ke satu desa di lokasi korban bencana letusan Gunung Sinabung.

“Pak Presiden membawa KIP dan KIS dibagikan ke satu desa di Sinabung untuk uji coba,” jelas Puan kepada wartawan di gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Uji coba di Sinabung tersebut, terang Puan, akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam meluncurkan program KIP dan KIS secara nasional. Jika berhasil, menurut dia, seluruh rakyat Indonesia memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan secara gratis.

“Kami berharap kalau di sana bisa terakses dengan baik dan benar, seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan dan kesehatan gratis,” katanya.

DIa menambahkan, ada beberapa program yang sedang disiapkan untuk mendukung KIP dan KIS. Salah satunya wajib belajar 12 tahun yang akan diberlakukan mulai tahun depan. “Sesuai cita-cita Pak Presiden, kami ingin masyarakat Indonesia bisa menikmati wajib belajar 12 tahun. Insya Allah mulai 2015,” ujarnya.

Saat di lokasi penampungan di gedung KNPI Karo di Jalan Pahlawan, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Jokowi menyerahkan bantuan logistik dan uang Rp 500.000 per kepala keluarga. “Jumlahnya sebanyak Rp 119.500.000. Setiap pengungsi dapat Rp 500.000, per kepala keluarga bukan per orang,” kata Jokowi di hadapan puluhan perwakilan pengungsi.

Instruksi Jokowi

Saat mengunjungi kawasan pengungsian, Jokowi memberikan instruksi untuk penanganan erupsi Gunung Sinabung. Yakni, pertama, memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mempercepat izin lahan relokasi seluas 450 ha di Kacinambun Puncak 2000 dan akses jalan menuju lokasi huntap sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter.

“Surat izin harus selesai dalam 2 hari. Yang kedua Pemda Karo segera mempercepat pembangunan jalan menuju lokasi relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter dengan melibatkan pasukan Zeni TNI,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho

Instruksi ketiga, untuk mengantisipasi ancaman Erupsi Gunung Sinabung ke depan maka perlu disiapkan relokasi bagi 4 desa dan 1 dusun untuk jangka panjang yaitu: Desa Guru Kinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal, dan Dusun Sibintun. Untuk jangka pendek, disegerakan relokasi bagi Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah.

Sutopo menambahkan, untuk menindaklanjuti arahan Presiden maka Kepala BNPB, Syamsul Maarif, langsung memimpin rapat bersama Pemda Karo, Pemprov Sumut dan TNI. Kesimpulan rakor adalah BNPB menyediakan anggaran pembangunan 370 rumah atau hunian tetap dan Bupati Karo sebagai pelaksana pembangunan hunian tetap.

“Kemudian TNI akan segera membangun jalan panjang 3,8 km dan lebar 12 m, menggunakan dana oncall BNPB sebesar Rp 10 miliar dengan pola TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa),” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup akan membantu pembangunan sarana prasarana di lahan relokasi sesuai dengan tupoksinya. Dan terakhir Gubernur Sumut dan Bupati Karo sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan huntap dan relokasi.

BNPB juga berharap agar Pemda Karo dan Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk menangani Sinabung. Tidak seluruhnya mengandalkan bantuan dari pusat. Saat ini pengungsi Sinabung 3.284 jiwa (1.018 KK) di 12 titik pengungsian. (pri/*)