Bidik Kemiskinan dan Pengangguran

wpid-psx_20140703_135432.jpgJAKARTA – Transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diproses secepatnya. Selasa (5/8) tim tersebut menggelar rapat terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) sekaligus distribusi kinerja di antara setiap kelompok kerja (pokja).

Sekitar pukul 10.00 lima anggota tim transisi datang hampir bersamaan di Rumah Transisi. Mereka adalah Kepala Staf Tim Transisi Rini Soemarno serta empat deputi, yakni Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal. Hingga pukul 14.00 belum tampak seorang pun keluar.

Tidak lama kemudian, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menjadi yang pertama keluar dari rumah yang baru diresmikan tersebut. Dia menuturkan, sekarang yang sangat mendesak adalah pembahasan RAPBN. Pasalnya, Presiden SBY menawarkan secara langsung untuk melakukan transisi RAPBN tersebut. ”Ini kan tawaran presiden, maka langsung dibahas,” ujarnya.

Pembahasan dalam rapat tersebut mengutamakan politik anggaran yang mendorong untuk menyelesaikan persoalan rakyat seperti kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, tim transisi menyiapkan personel yang benar-benar andal dan paham politik anggaran. ”Kami sedang siapkan personel untuk pokja RAPBN,” ujar Hasto.

Permasalahan yang juga dibahas terkait RAPBN adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan utang luar negeri. Karena keduanya cukup kritis, harus dilakukan langkah-langkah terobosan. Caranya adalah mengombinasikan kebijakan-kebijakan Jokowi. ”Ini dibahas agar bisa diaplikasikan kebijakan Jokowi,” tutur Hasto. Misalnya, bagaimana caranya aspek penerimaan negara bisa ditingkatkan, seperti saat Jokowi memimpin DKI Jakarta yang langsung budgeting-nya naik Rp 27 triliun. ”Itu semua pembahasannya,” ucap dia.

Saat ditanya soal kapan akan berkoordinasi dengan pemerintahan SBY, Hasto menjelaskan bahwa memang akan ada pertemuan dengan pemerintah untuk membahas RAPBN. Tapi, belum diketahui kapan pertemuan bisa dilakukan. ”Kami punya waktu sampai 20 Oktober, itu saja,” ujarnya.

Di samping pokja RAPBN, tim transisi tersebut bakal membentuk sejumlah pokja lainnya, antara lain pokja perumahan rakyat, nelayan, petani, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, transportasi publik, dan reformasi birokrasi. ”Pokja ini yang akan mempercepat komitmen Jokowi untuk membangun Indonesia,” terangnya.

Pokja tersebut akan berisi kalangan profesional, baik dari partai pengusung, akademisi, maupun yang lainnya. Pokja tersebut sebenarnya merupakan unit-unit persiapan masa transisi. ”Personel dari semuanya punya pengalaman dan profesional, di luar partai ataupun di dalam,” ujarnya.

Soal apakah tim transisi itu juga akan menyusun kabinet serta membuat mekanisme penyusunan kabinet, Hasto menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi. ”Saya nggak bisa komentar soal kabinet,” ucapnya.

Sementara itu, Anies Baswedan menambahkan, tim transisi hari ini akan menyusun distribusi pokja. Sebab, ada berbagai pokja yang harus dikelola. ”Kita akan koordinasikan dengan pemerintah yang sekarang serta mengaturnya seperti apa,” jelasnya. Soal berapa jumlah pokja tersebut belum final. ”Semuanya masih disusun, nanti kalau sudah final baru diketahui,” terangnya saat ditemui di depan Rumah Transisi.

Pokja itu tidak hanya berupaya menyiapkan masa transisi, tapi juga merealisasikan janji Jokowi-Jusuf Kalla. Kemudian, dibentuk personelnya hingga pokja bisa berjalan. ”Masih dibentuk semua,” ujarnya.

Namun, pokja tersebut memiliki prioritas. Ada pesan dari presiden terpilih untuk untuk memprioritaskan sejumlah program, seperti Indonesia Pintar, nelayan, dan infrastruktur. ”Perhatian utama ada di sana,” ucapnya. Sebenarnya, lanjut Anies, pokja itu mengelola program, bukan proses politiknya seperti menyusun kabinet. Jadi, berbagai program yang disiapkan. ”Soal susunan kabinet tidak dibahas,” ujar rektor Universitas Paramadina Jakarta tersebut.

Pada bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menahan diri untuk tidak ikut terlibat maupun berkomunikasi dengan tim transisi yang dibentuk presiden terpilih Jokowi. ”Sama sekali belum ada pembicaraan,” ujarnya kemarin.

Menurut CT, pemerintahan Presiden SBY akan menunggu hasil keputusan final Mahkamah Konstitusi (MK) karena saat ini kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih mengajukan gugatan. Jika sudah ada keputusan definitif dari MK, lanjut dia, pemerintah baru akan membuka pintu komunikasi dengan tim transisi Jokowi. ”Kalau belum pasti (ditetapkan MK, lalu pemerintah sudah berkomunikasi dengan tim Jokowi, Red), nanti marah dong yang di sebelah (kubu Prabowo),” tuturnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, pemerintah bersama DPR memang segera membahas APBN 2015 yang akan digunakan pemerintahan yang baru. Seperti biasa, SBY akan membacakan nota keuangan dan RAPBN 2015 di hadapan DPR pada 16 Agustus. ”Ini kan masa transisi, jadi APBN 2015 akan disusun sesuai baseline saja,” ujarnya.

Chatib menjelaskan, APBN 2015 hanya akan mengalokasikan anggaran untuk pos-pos belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang pada kementerian/lembaga yang menjadi kebutuhan pokok jalannya roda pemerintahan. ”Jadi, tidak ada program-program baru yang dimasukkan,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Chatib, pemerintah yang baru akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan program-program inisiatif yang sudah disampaikan saat kampanye. Caranya, pemerintah mendatang bisa memasukkan program-program inisiatif dalam APBN perubahan 2015 yang sudah bisa diusulkan pada Januari 2015. ”Jadi, pemerintah mendatang bisa berjalan dengan APBN yang baru di awal tahun,” ucapnya. (idr/owi/c9/kim) JP