Basarah Dukung SE Menag soal Panduan Ibadah Ramadan

Ketua Badan Sosialisasi MPR Achmad Basarah

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendukung Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi panduan ibadah Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah mewabahnya virus Corona (Covid-19).

Basarah secara khusus menaruh respek pada butir 11 surat edaran itu yang menganjurkan umat Islam membayarkan zakat harta mereka sebelum puasa Ramadan agar bisa didistribusikan dengan segera kepada para mustahik.

“Ini anjuran yang tepat karena dana zakat, infak dan sedekah itu bisa mendukung program jaring pengaman sosial yang juga dikeluarkan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi dampak sosial wabah Covid-19,” kata Basarah, Selasa (7/4/2020).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyebut, anjuran yang tertuang dalam surat edaran itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah Covid-19.

Sebelumnya alokasi belanja APBN 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.540,4 triliun, alokasi dana untuk penanganan Covid-19 itu diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Surat Edaran Menag ini menurut saya bukan hanya bisa menenangkan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 namun juga bersifat realistis dan aplikatif,” sebutnya.

Wakil rakyat dari dapil Malang Raya ini juga mendukung setiap butir yang terdapat dalam Surat Edaran Menag itu yang intinya mengatur tata cara umat Islam menjalankan ibadah Ramadan selama wabah Covid-19 menyebar.

Surat edaran itu, menurut dia, antara lain menyarankan umat Islam agar sahur dan buka puasa dilakukan individu atau keluarga inti dengan menghindari membuat atau menghadiri acara buka puasa bersama, salat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah, dan buka puasa bersama baik oleh lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan.

Selain itu, peringatan Nuzulul Quran dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar ditiadakan, bahkan umat Islam dianjurkan untuk tidak melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid/musala.

“Masyarakat terus bertanya-tanya bagaimana sebaiknya mereka tarawih, berlebaran, membayar zakat, dan seterusnya. Jika ada surat edaran seperti ini kan semua jadi jelas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi pada Senin (6/4/2020) menandatangani Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia yang isinya mengatur tata cara umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta mengumpulkan dan menyalurkan zakat. (goek)