JAKARTA – PDI Perjuangan menugaskan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) terjun langsung dalam misi kemanusiaan membantu masyarakat korban bencana yang terjadi di Majene-Mamuju,
SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengaku senang dan nyaman saat dirinya disuntik vaksin Covid-19 di Balai Kota Surabaya, Jumat (15/1/2021).
JAKARTA – Kementerian Sosial mengirimkan bantuan logistik bagi para korban gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Bantuan
SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengatakan, vaksinasi terkait pandemi Covid-19 adalah wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Pasalnya, pandemi yang
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh pemuka agama meyakinkan masyarakat soal pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. “Vaksinasi
SUMENEP – Masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-48 PDI Perjuangan, jajaran fungsionaris DPC dan PAC PDI Perjuangan di dapil V (Gapura, Batang-batang,
SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan kesiapannya disuntik vaksin Covid-19. Bahkan dia ingin segera mendapat vaksin dari Pemerintah itu demi
JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Partainya mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah. Menurut Hasto, PDI Perjuangan merupakan partai
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden tentang nama calon Kapolri. Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara
TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengajak seluruh warga Trenggalek untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 (virus Corona). Seperti diketahui, vaksinasi di
SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi menyatakan kesiapannya menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19. Menurutnya, menjadi tanggung jawab moral
TRENGGALEK – Meski tak masuk daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berinisiatif menerapkan PPKM.
JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut membantu Kementerian Sosial RI memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).