Armuji: DPRD Kota se-Indonesia Bahas Kesepahaman Pilkada Serentak

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Armuji yang terpilih sebagai Ketua Umum Adeksi saat memberi keetrangan pers

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) memfokuskan pembahasan persiapan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar Desember 2015.

“Salah satu yang kami bahas dalam munas ini adalah pilkada serentak,” jelas Armuji, dalam keterangan pers usai pembukaan Adeksi di Garden Palace Hotel, Jalan Yos Sudarso Surabaya, Rabu (25/3/2015) siang lalu.

Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu, dalam UU Pilkada yang baru, seorang kepala daerah non-PNS yang ingin mencalonkan kembali, enam bulan sebelumnya harus mengundurkan diri. Sedangkan kepala daerah yang berasal dari unsur PNS, sifatnya cuma cuti dan melepaskan statusnya sebagai PNS.

“Tapi itu masih kita bahas lagi, supaya ada kesamaan,” kata pria yang terpilih sebagai Ketua Umum Adeksi 2015-2020 itu.

Sementara, Ketua Panitia MunasIV Adeksi, Muhammad Robbi mengatakan, tujuan diselenggarakan organisasi Adeksi ini adalah sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari setiap DPRD kota, agar sesuai target dan dapat difungsikan dengan jelas.

“Adeksi ini lebih dikhususkan untuk pengawasan APBD dari tiap kota agar dapat digunakan sesuai prosedur. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur kota, dan bantuan kepada masyarakat kecil,” ujarnya.

Munas IV Adeksi berlangsung tiga hari mulai 25 – 27 Maret 2015 diikuti 536 peserta dari 54 kota se Indonesia.Tujuannya untuk menyamakan pola pikir, sikap dan tindak institusi DPRD beserta seluruh stakeholder untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan guna mensejahterakan masyarakat.

Menurut Ketua Umum Adeksi 2010 – 2015 Djoko, salah satu sasaran munas yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan profesionalisme aparatur DPRD. Peningkatan profesionalisme aparatur ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

“Hal ini membawa implikasi tersendiri bagi institusi DPRD untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia,” kata Djoko. (pri)