Armuji Ajak Legislator Surabaya Maksimalkan Fungsi Kontrol

pdip-jatim-armuji-dewan-sbySURABAYA – Pimpinan DPRD Surabaya mengajak legislator Kota Pahlawan ke depan lebih meningkatkan fungsi kontrolnya. Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya proyek pembangunan Pemkot Surabaya pada 2015, tidak selesai tepat waktu.

Ketua DPRD Armuji mengatakan, proyek yang tidak terealisasi itu berimbas pada minimnya serapan anggaran 2015. “Kami minta fungsi kontrol DPRD Surabaya benar-benar maksimal pada 2016,” kata Armuji, kemarin.

Menurut dia, salah satu fungsi kedewanan itu diperlukan untuk mengontrol kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya. Khususnya yang terkait pembangunan fisik. Sebab, proyek-proyek pembangunan banyak yang tidak sesuai target.

“DPR harus bisa mengontrol kinerja pemerintah kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan lainnya,” ujar penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya itu.

Dia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) yang setiap tahun penyerapan anggaranya rendah. Kata Armuji, harus ada evaluasi kenapa hal itu selalu terjadi setiap tahun.

Mantan Ketua Komisi A ini menambahkan, penggunaan APBD 2016 harus dikawal dengan baik, terutama dari sisi serapan anggaran. Terlebih kalangan dewan harus bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal proyek yang digarap pemkot di 2016.

Dia menegaskan, apapun alasannya, tidak boleh ada proyek yang berhenti di tengah jalan. Armuji minta Pemkot dan anggota DPRD Surabaya harus bisa belajar dari pengalaman 2015. “Pengalaman tahun lalu jangan sampai terulang,” tandas Armuji.

Legislator empat periode ini menyoroti soal pembebasan lahan untuk pembangunan frontage road Jalan Ahmad Yani. Armuji minta ganti rugi lahan harus tuntas.

“Jangan sampai kita menganggarkan, tidak terserap. Karena banyak sekali anggaran untuk ganti rugi lahan tidak terserap gara-gara apraisalnya tidak sesuai, tanahnya bermasalah dan segala macam,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Tiga fungsi pokok lembaga legislatif yaitu penganggaran, kontrol, dan legislasi, imbuhnya, harus berjalan lebih baik. Kinerja dewan selama 2015, sebut Armuji, sudah cukup bagus dan harus ditingkatkan tahun ini.

“Pembahasan Perda dan penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat serta kritik media juga sudah dilaksanakan dengan baik,” tuturnya. (goek)