Agar Pemerintahan Jokowi-JK Berhasil, Ini Rekomendasinya

pdip jatim - rakernas IV Semarang - penutupanPEMERINTAHAN RI periode 2014-2019 mendapat perhatian khusus selama Rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang akhir pekan lalu. Untuk memastikan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, presiden dan wakil presiden terpilih yang diusung PDI Perjuangan bersama empat parpol lainnya dalam Pilpres 2014, Rakernas IV mengeluarkan rekomendasi yang lebih rinci.

Rekomendasi di bidang pemerintahan ini terinci mulai huruf a sampai i. Tepatnya di poin ke-24 rekomendasi Rakernas IV. Yakni, dalam rangka memastikan keberhasilan pemerintahan baru, Rakernas IV PDI Perjuangan merekomendasikan:

  1. Mendukung penguatan sistem presidensial sesuai dengan konstitusi sehingga presiden memiliki ruang gerak dalam mencapai visi misinya tanpa mengurangi kewenangan dan peran lembaga negara lainnya untuk melakukan check and balances. Untuk itu kepada presiden terpilih agar bersama-sama dengan Fraksi DPR RI dalam menjalankan pemerintahan negara, senantiasa mengedepankan penguatan sistem presidensial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
  2. Mendukung presiden membentuk kabinet ahli dengan menekankan pada kriteria profesionalisme/kompetensi, memperhatikan integritas serta keberpihakan ideologis dan berkomitmen untuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
  3. Mendukung presiden terpilih melakukan reformasi kelembagaan pemerintahan, reformasi tata cara manajemen pemerintahan, serta reformasi untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih bisa mewujudkan visi dan misinya.
  4. Pemerintah menyusun strategi dan panduan dalam melakukan revolusi mental terkait reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.
  5. Kepada presiden dan wapres terpilih dan fraksi di semua tingkatan memfokuskan semua upaya pemerintahan untuk memastikan terlaksananya visi, misi, dan program nawacita dan seluruh janji kampanye presiden dan wapres terpilih.
  6. Pemerintah melakukan penguatan penggunaan IT dalam pemerintahan baik dalam e-planning, e-budgeting, e-controlling, dan sistem lainnya yang mendorong transparansi serta akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.
  7. Mendukung presiden dan wapres terpilih melakukan penataan hubungan pusat-daerah yang lebih sinergistik melalui revisi UU tentang pemerintahan daerah dan UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.
  8. Minta presiden terpilih memperkuat demokrasi di daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Selain itu minta DPP dan fraksi dalam rangka memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan menjaga semangat reformasi, untuk mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
  9. Kepada pemerintahan baru dan organ pelaksana tugas partai di eksekutif agar menerapkan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, serta selalu mendekatkan diri dengan rakyat. (pri)