5 Langkah Nyata Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

PRESIDEN Joko Widodo melakukan sejumlah gebrakan terhadap pemberantasan korupsi. Sejak awal menjabat Kepala Negara, Jokowi menunjukkan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus digoyang terutama oleh politisi.

Komitmen itu misalnya ditunjukan Jokowi dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liat (Satgas Saber Pungli). Jokowi juga tak membiarkan anak-anaknya bermain proyek atau masuk ke pemerintahan. Dua putranya kini hanya berbisnis pisang goreng dan martabak layaknya pemuda biasa. Jokowi juga selalu menampilkan gaya pemimpin sederhana dan merakyat, jauh dari kesan elitis seperti politisi atau pejabat kebanyakan.

Sebagai pemimpin, Jokowi juga memberikan contoh kepada yang lain dengan melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Misalnya saat dia diberikan dua kuda oleh warga Nusa Tenggara Timur. Dia langsung menyerahkannya ke KPK karena dianggap gratifikasi.

“Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama,” kata Jokowi.

Berikut lima langkah nyata Presiden Jokowi dalam mendukung pemmberantasan korupsi di Indonesia seperti tertuang dalam buku “2019 Jokowi Lagi: Prestasi & Visi untuk Indonesia Maju”:

1. Reformasi Birokrasi

Pada masa pemerintahannya, Jokowi mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga, reformasi birokrasi merupakan langkah yang strategis untuk membangun aparatur negara dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam tiga tahun terakhir, reformasi birokrasi di lembaga atau kementerian mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 47%, tahun 2015 sebanyak 86.84 % dan tahun 2016 sebanyak 92.68 %.

Jokowi yakin pada masa pemerintahan selanjutnya, konsep tersebut menjadi langkah untuk pencegahan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

2. Inpres Pemberantasan Korupsi

Pada 6 Mei 2015, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahaan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Inpres ini merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dna Jangka Menengah 2012-2014 yang ditetapkan pada 23 Mei 2012.

Jokowi yakin, langkah ini menjadi tindakan hukum yang tegas atas perilaku korupsi dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

3. Revolusi Mental

Revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1956. Jokowi yang merupakan Presiden ketujuh RI menggalakkan lagi gerakan revolusi mental untuk pencegah korupsi. Menurutnya tata kelola sistem saja tidak cukup, masyarakat mesti diarahkan dalam mengenali karakter orsinalitas bangsa ini.

Jokowi menganggap gerakan ini sebagai keharusan, agar masyarakat dapat mengenali karakter orsinalitas bangsa ini dalam persoalan korupsi, kolusi, bobroknya birokrasi sehingga memicu terkikisnya karakter bangsa.

4. Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Jokowi memiliki komitmen yang dapat dilihat dalam Nawa Cita poin keempat, yang bunyinya: “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

Komitmen Jokowi dalam penegakan hukum telah terlihat dalam tiga tahun terakhir meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 sebesar 51,1%, tahun 2016 sebesar 62,2 % dan tahun 2017 sebesar 64%. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) juga mengalami peningkatan dari 0,48 % pada tahun 2015 menjadi 0,57 % pada tahun 2016.

Peningkatan penegakan hukum di masa Jokowi atas pemberantasan korupsi terlihat dari banyaknya kegiatan OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli yang telah menangkap 1.800 orang dan menyita uang Rp316 miliar.

5. Dukung KPK

Jokowi mendorong KPK untuk menjadi institusi yang menakutkan bagi para koruptor melalui gebrakan-gebrakan KPK. Jokowi berdiri di pihak KPK dan masyarakat untuk memperjuangkan KPK yang sering coba dilemahkan melalui berbagai macam cara.

Misalnya pada 2015, DPR menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk mengatur soal penyadapan dan penuntutan. Pada draft tersebut, KPK diminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri sebelum menyadap terduga koruptor.

Publik saat itu menolak keinginan DPR, tapi para wakil rakyat bergeming. Jokowi akhirnya menerima aspirasi masyarakat. Dia menolak usulan dan revisi UU KPK.

Pada 2017, DPR juga mengangket KPK lewat sebuah pansus yang dibentuk lintas fraksi. Publik mengecam, tapi seperti biasa DPR tetap pada keinginannya. Namun, saat DPR mau melaporkan hasil angket kepada Presiden, Jokowi menolak menerimanya. “Itu wilayah DPR, jangan dibawa-bawa ke saya,” kata Jokowi. (okezone)