2 Tahun, 300 PAC Ditargetkan Sudah Punya Koperasi

pdip-jatim-sri-untari---tengahJAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan 3.500 kapal nelayan dan menyalurkannya bantuan tersebut melalui koperasi.

Untuk itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sudah menyiapkan langkah antisipasi rencana tersebut dengan mendirikan koperasi di seluruh pengurus anak cabang se-Jatim.

“Kita sudah jauh hari menyiapkan program bagi kader kita untuk dididik dan dibina menjadi kader koperasi yang andal. Kita bekerja sama dengan LP4 Trisakti, Kopwan SBW, dan Puskowan Jatim,” kata Dra Sri Untari Bisowarno, MAP, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di sela Rapat Komisi II Rakernas I PDI Perjuangan 2016, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa  (12/1/2016).

Menurut, Untari, pelatihan koperasi itu tidak hanya pada sektor perikanan, tetapi juga sektor pertanian, dan UKM. “Sudah tepat dan benar jika bantuan kapal untuk nelayan tersebut disalurkan kepada koperasi, karena koperasi itu berbadan hukum dan koperasi itu adalah sistem ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

PDI Perjuangan Jawa Timur, ungkap dia, memproyeksikan sekitar sekitar 300 PAC dalam 2 tahun sudah harus mempunyai koperasi yang mandiri dan kuat. “Kita segera memanggil semua Wakil Ketua DPC Bidang Koperasi dan UKM untuk merealisasikannya. Dalam 2 tahun, 300 PAC sudah punya koperasi,” kata politisi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu.

Program tersebut, tambah Untari, bukan hanya melatih kader berkopersi, tetapi setiap kader akan didampingi bagaimana menjalankan manajemen koperasi yang baik dan benar. “Program ini akan mendampingi para kader mengelola koperasi, mulai mendirikan sampai menjalankan koperasi selama koperasi itu berjalan,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susy Pudjiastuti, ungkap Untari, dalam rapat tersebut jelas menyebutkan bahwa penerima bantuan kapal untuk nelayan akan disalurkan lewat koperasi yang berbadan hukum. “Penerima bantuan kapal bukanlah kelompok nelayan, tapi koperasi. Kalau kelompok nelayan, pada praktiknya adalah perorangan. Kalau koperasi itu badan hukum,” terang dia.

Perempuan asal Malang tersebut yakin, program ini akan mendapat tanggapan dari kader PDI Perjuangan di seluruh Jawa Timur. “Kita ingin mensukseskan pemerintahan Jokowi demi kesejahteraan rakyat Jawa Timur pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya,” pungkasnya. (guh).