Yang Berwenang Menilai Kinerja Menteri Hanya Presiden

pdip-jatim-pres-jokowiJAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, hanya presiden yang dapat menilai kinerja semua menteri. Penegasan itu disampaikan Jokowi menanggapi langkah Menpan RB Yuddy Chrisnandi yang menilai dan membuka rapor kementerian/lembaga kepada publik.

“Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang, saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja,” kata Jokowi kepada wartawan, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Dia menolak menjawab ketika ditanya kemungkinan menegur Yuddy karena memublikasikan penilaian menteri. Jokowi juga menolak menjawab ketika penilaian menteri versi Kemenpan-RB akan dijadikan bahan untuk melakukan perombakan kabinet.

“Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut dorong, dikte-dikte, desak-desak hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Dilansir dari situs menpan.go.id, laporan kinerja kementerian dan lembaga yang bertajuk “Rapor Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L/Provinsi” mencantumkan 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi.

Dalam daftar itu, ada 22 lembaga dan kementerian yang mendapatkan nilai C. Di antaranya Kejaksaan Agung, Perpustakaan Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sudah mengklarifikasi aksi Yuddy itu kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, Presiden tidak pernah memberikan instruksi apa pun supaya Yuddy membuka rapor itu ke publik.

“Tidak pernah ada perintah atau instruksi Presiden untuk menyampaikan kepada publik,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Selasa (5/1/2016).

Pramono mengakui, Yuddy memang sempat menyampaikan hasil evaluasi itu kepada para menteri. Namun, tidak semua menteri mengetahuinya.

Dia pun menganggap dokumen kinerja kementerian dan lembaga yang disusun oleh Kementerian PAN dan RB seharusnya tidak dibuka ke media massa. Sebab, dokumen itu menjadi bahan kajian Presiden dan Wakil Presiden.

“Jadi, ini bentuk kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Profesor Yuddy, untuk menyampaikan kepada publik,” tutur Pramono. (goek/*)